oppo_0
RESTORASITV.COM – Sejumlah anggota DPRD Sulawesi Barat menyoroti sejumlah usulan masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses yang di tuangkan dalam pokok pokok pikiran (Pokir) Dewan hilang dalam APBD tahun 2025, akibat imbas impres Nomor 1 Tahun 2025 yang di keluarkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD dalam rapat paripurna saat penyerahan pokok pokok pikiran DPRD kepada Pemprov Sulbar, Kamis, 17 April 2025 malam
Sorotan salah satunya datang dari politisi Partai Golkar, Mulyadi Bintaha, yang menyatakan bahwa, hilangnya usulan masyarakat yang di tuangkan dalam pokok pokok pikiran DPRD sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Sulbar adalah sebuah keprihatinan.
Dijelaskan Mulyadi, ini menjadi stikma negatif bagi anggota DPRD yang di anggap masyarakat telah berbohong karena apa yang mereka usulkan atau titipkan kepada Anggota DPRD saat melakukan reses tidak dapat di realisasikan
“Kami meminta kepada teman-teman media agar menyebarluaskan informasi bahwa hilangnya sejumlah usulan masyarakat dalam DPA tahun anggaran 2025 bukan salah anggota DPRD.” Kata Mulyadi
Mulyadi meminta, meski sesulit apapun kondisi keuangan, Pemprov tidak boleh menghapus habis usulan masyarakat yang di titipkan melalui perwakilannya di DPRD
“Sesulit apapun kondisi keuangan kita, kita tidak boleh menghapus habis keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Karena itu menjadi harapan mereka. Kalau hal ini dilakukan maka pasti kepercayaan masyarakat terhadap anggota akan berkurang karena di anggap berbohong.” Jelas
Diketahui bahwa akibat dikeluarkannya impres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi Anggaran mengakibatkan dilakukan penyesuaian di setiap daerah yang dampaknya dilakukan rekofucing Anggaran sehingga sejumlah kegiatan yang sudah terprogram terutama kegiatan informasi terpaksa di pending atau di batalkan pelaksanaannya.
Hal ini membuat sejumlah program pro rakyat yang di serap anggota DPRD melalui kegiatan reses juga terkena imbas. Pada tahun anggaran 2025 Poko pokok pikiran DPRD hilang karena terkena Efisiensi. Bahkan sejumlah anggota DPRD mengatakan tak berani turun lapangan karena di tagih janji oleh masyarakat *(rtv_ys)
