MATARAM, RESTORASITV.COM – Praktik judi sabung ayam atau “gocekan” kian merajalela di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Video aktivitas ilegal ini beredar luas dan viral di media sosial melaui TikTok dan Instagram dalam beberapa pekan terakhir, menampilkan adu ayam dengan taruhan uang secara terbuka.
Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) menguat, sementara Wali Kota Mataram dikritik publik karena dinilai kurang tegas dalam menangani persoalan ini.
Direktur FP4 NTB, Lalu Habib, menyoroti video-video gocekan yang menunjukkan kegiatan tersebut berlangsung secara terorganisir seperti “industri”.
“Ramainya perbincangan di medsos memunculkan pertanyaan besar: mengapa razia aparat tak kunjung dilakukan padahal bukti sudah tersebar luas?” kata Habib, Jumat 10 April 2026.
Ia menilai konten viral justru memperkuat dugaan adanya perlindungan sistematis dari oknum aparat.
*Dugaan Setoran ke Oknum APH*
Investigasi media mengungkap pengakuan sejumlah mantan bandar gocekan. Mereka mengaku rutin menyetor “uang atensi” agar operasi tetap berjalan.
“Oknum aparat tidak mau tahu rame atau sepi, harus nyetor. Saya kerja hanya untuk mereka, makanya saya tutup,” ungkap AJ, salah satu mantan bandar
Bandar lain menambahkan, setiap hari ada yang datang menagih setoran. “Per bulan bisa ratusan juta rupiah, belum termasuk biaya operasional atau keamanan,” ujarnya. Praktik ini melanggar UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta KUHP tentang perjudian.
*Dampak Sosial dan Ekonomi*
Gocekan ditengarai memicu kecanduan, konflik sosial, hingga kekerasan antar penjudi. Dari sisi ekonomi, perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Namun alirannya masuk ke kantong pribadi lewat setoran ilegal, bukan untuk kesejahteraan publik.
*Walikota dan Polda NTB Dikecam*
Wali Kota Mataram dinilai absen karena minim kampanye pencegahan maupun razia terpadu. Sejumlah Tokoh mengecam kondisi ini.
“Video gocekan beredar bebas di Medsos seolah dapat lampu hijau dari aparat. Di kabupaten lain sudah ditertibkan, tapi di Mataram tetap buka dengan bebasnya, ini akan memicu konplik dan kecemburuan antar bandar atau poko gocekan,” kata O ke media (10/4)
Ia menyebut oknum Aparat dan LSM pun ikut terseret karena gocekan, diduga dijadikan sumber anggaran tidak resmi. “Ini bukan hanya judi, tapi korupsi kecil kecilan yang merusak integritas lembaga,” tambahnya.
FP4 NTB dan masyarakat mendesak Wali Kota serta Kapolda NTB membentuk satuan tugas khusus untuk razia total, audit internal, dan penindakan hukum bagi pengunggah konten.
O mengusulkan dua opsi: “Tutup semua secara total, atau legalkan dengan regulasi ketat dan pajak negara agar jelas statusnya.”
“Publik berhak tahu dalangnya. Jangan biarkan ini jadi bom waktu yang runtuhkan kredibilitas pemerintahan NTB,” ujar pak Haji sakah satu tokoh masyarakat kota Mataram
Lanjutnya, Jika dibiarkan, gocekan dikhawatirkan merusak citra Mataram sebagai “ibu kota seribu masjid”. Pemerintah daerah dan Polda NTB didesak menunjukkan komitmen nyata untuk menertibkan praktik ilegal ini. *(rtv_Mst& H.M)
